Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional pada kuartal II tahun 2025. Langkah ini diwujudkan melalui perluasan kemudahan perizinan, pembiayaan, dan sertifikasi usaha.
Kolaborasi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, BPOM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seluruh pihak terlibat dalam memperkuat daya saing pelaku UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya percepatan layanan untuk mendongkrak daya saing UMKM, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikannya dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (18/7).
“Kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan ini semua mampu memberikan percepatan pelayanan, guna meningkatkan daya saing UMKM kita di Indonesia,” ujar Maman.
Ia menjelaskan, dampak dari meningkatnya daya saing UMKM ialah perputaran ekonomi yang lebih kuat dan terbukanya lebih banyak peluang kerja di sektor informal maupun formal.
Percepatan Sertifikasi dan Legalitas Usaha
Hingga triwulan II tahun ini, program percepatan formalitas usaha menunjukkan hasil signifikan. Data Kementerian Investasi mencatat sebanyak 1.445.205 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem OSS.
Jumlah tersebut meningkat 95,4 persen dibandingkan dengan triwulan I yang mencatat 739.843 NIB. Angka ini sudah mencakup 83,72 persen dari target nasional penerbitan NIB tahun 2025 sebesar 2,5 juta.
Sertifikasi halal juga mengalami peningkatan. Pada triwulan II, sebanyak 654.518 sertifikat halal telah diterbitkan, menambah total akumulasi sejak 2019 menjadi 2.348.061 sertifikat untuk 6.563.083 produk.
Mayoritas sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare sebanyak 97,2 persen, sedangkan sisanya 2,8 persen melalui jalur reguler. Skema ini mempercepat proses legalisasi bagi UMKM yang bergerak di bidang pangan dan minuman.
Program SNI Bina UMK juga menunjukkan peningkatan. Triwulan II mencatat 194.401 pelaku UMK penerima SNI, dengan total 229.930 produk bersertifikat.
Pertumbuhan Sertifikasi dan Pembiayaan
Sertifikat izin edar juga meningkat. Hingga semester I 2025, tercatat 24.837 produk UMKM telah memperoleh Nomor Izin Edar (NIE). Sejak 2016, total ada 194.806 produk dari 12.338 pelaku UMKM yang mengantongi NIE.
Untuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), semester I 2025 mencatat 104.860 sertifikat baru. Total sejak 2021, sebanyak 203.442 UMK dan 525.947 produk telah mengantongi SPP-IRT.
Jumlah merek dagang yang terbit pada semester I 2025 mencapai 7.692. Akumulasi penerbitan merek dagang UMKM sejak 1980 kini tercatat sebanyak 154.371.
Penerbitan badan usaha berbentuk PT Perseorangan juga meningkat. Semester I 2025 mencatat 36.574 entitas baru. Sejak 2020, tercatat 267.422 perusahaan perseorangan telah terbentuk secara sah.
Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang terdaftar per semester I tahun 2025 mencapai 274.923 unit, dengan 189.978 TPP di antaranya telah mendapatkan label Higiene Sanitasi Pangan.
Dampak Langsung ke Akses Pembiayaan
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 2 Juli 2025 telah mencapai Rp132,7 triliun. Capaian ini mencakup 44,2 persen dari target nasional dan menjangkau 2,29 juta penerima manfaat.
Dari jumlah itu, 1,05 juta merupakan debitur baru, sementara 1,08 juta adalah debitur graduasi. Sektor produksi mendapatkan porsi terbesar dengan penyaluran mencapai Rp79,6 triliun atau 59,9 persen dari total realisasi KUR.
Menteri Maman menegaskan, akselerasi kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo melalui program Asta Cita. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat pelaku UMKM.
“Jadi saya harap kolaborasi ini akan dapat terus ditingkatkan, dalam rangka untuk menjalankan perintah dan arahan dari Presiden,” ucap Maman.
Hadir pula dalam forum tersebut beberapa pejabat terkait seperti Deputi Registrasi BPJPH Mamat S. Burhanuddin, Deputi Iklim Investasi Kementerian Investasi Riyatno, dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga yang digerakkan oleh Kementerian UMKM menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan sektor usaha kecil. Upaya ini diwujudkan melalui percepatan izin usaha, legalitas produk, hingga fasilitasi pembiayaan yang menjangkau jutaan pelaku UMKM.
Data triwulan II 2025 menunjukkan pertumbuhan tajam di sejumlah indikator, termasuk penerbitan NIB, sertifikasi halal, PIRT, hingga jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh izin edar dan merek dagang. Hal ini menjadi cerminan konkret dari arah kebijakan inklusif dan produktif.
Dengan target yang masih terus berjalan, pemerintah berharap pencapaian ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh.(*)