Jakarta, EKOIN.CO – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun (2,78% PDB), melebihi target awal Rp 616,2 triliun (2,53% PDB). Padahal, pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran sejak Januari 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Kenaikan defisit ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dipicu oleh pelemahan signifikan pada sisi pendapatan negara. Realisasi penerimaan pajak dan PNBP diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun, jauh di bawah target Rp 3.005,1 triliun.
“Ada dua faktor utama: tarif PPN 12% tidak berlaku luas dan dividen BUMN yang kini masuk ke Danantara. Ini mengurangi penerimaan sekitar Rp 150 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (7/7/2025).
Di sisi belanja, program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah rakyat membutuhkan realokasi anggaran. Pemerintah telah membuka blokir Rp 134,9 triliun dari dana efisiensi K/L hingga Juni 2025.
“Setiap alokasi harus berdasarkan notulen rapat terbatas. Saya tidak bisa membuka blokir tanpa arahan presiden,” tegasnya.
Untuk mengurangi ketergantungan pada utang, pemerintah berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun.
