Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut hingga pertengahan 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan warga tetap stabil.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menekankan bahwa strategi pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari program mitigasi, efisiensi anggaran, hingga penciptaan lapangan pekerjaan baru. Seluruh kebijakan ini dirancang agar kantong masyarakat tidak makin terkuras akibat situasi global yang belum stabil.
Pemerintah menyalurkan sejumlah stimulus ekonomi sejak Juni 2025. Bentuk stimulus ini beragam, mulai dari diskon transportasi seperti kereta api, pesawat, dan angkutan laut, hingga diskon tarif tol. Selain itu, subsidi upah turut diberikan untuk kelompok masyarakat tertentu.
Subsidi upah tersebut difokuskan pada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji Rp3,5 juta ke bawah. Sasaran lain dari subsidi ini adalah para guru di lingkungan Kemendikdasmen serta guru di bawah naungan Kementerian Agama, khusus untuk dua bulan yaitu Juni dan Juli 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa skema ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menstimulasi konsumsi domestik. “Kita ingin memastikan masyarakat tetap punya kemampuan belanja di tengah tekanan,” ungkapnya dalam konferensi pers dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (4/7/2025).
Rangkaian Stimulus untuk Jaga Konsumsi Warga
Menurut data Kementerian Keuangan, seluruh stimulus tersebut telah masuk dalam APBN 2025 dan mulai direalisasikan per Juni. Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga harga-harga tetap stabil.
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah memangkas anggaran non-prioritas di berbagai kementerian. Dana hasil efisiensi dialihkan untuk mendukung subsidi dan program sosial lainnya. Pemerintah menilai, kebijakan ini mampu mempercepat pemulihan daya beli di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Tak hanya itu, penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama melalui program padat karya dan insentif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sisi pendapatan langsung maupun tidak langsung.
Sri Mulyani menambahkan bahwa bantuan ini akan bersifat sementara, namun sangat strategis. “Kami terus memantau efektivitasnya, dan jika perlu, akan diperpanjang sesuai kebutuhan serta kemampuan fiskal negara,” ujarnya.
Kebijakan Bertahap dan Berbasis Data
Strategi fiskal yang disusun pemerintah berbasis pada data konsumsi masyarakat dan indikator ekonomi makro. Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan tidak dibuat sembarangan, melainkan berdasarkan pemantauan ketat dari kondisi pasar serta perilaku belanja warga.
Pemerintah juga melibatkan berbagai lembaga seperti BPS dan Bank Indonesia dalam penyusunan intervensi fiskal. Tujuannya agar kebijakan bisa tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Dalam jangka menengah, pemerintah berencana untuk meluncurkan stimulus tambahan jika tekanan ekonomi global masih berlanjut. Kebijakan fiskal dinamis akan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi domestik maupun global.
Selain itu, peran swasta juga digandeng untuk memperluas dampak program pemulihan ekonomi. Sri Mulyani berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Meskipun ada keterbatasan fiskal, Sri Mulyani meyakinkan publik bahwa alokasi dana sosial tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Kita tidak akan mengorbankan perlindungan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah,” tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah juga membuka laporan penggunaan anggaran stimulus kepada publik. Masyarakat dapat memantau progresnya melalui situs resmi Kementerian Keuangan dan laporan berkala yang dipublikasikan.
Program-program yang diluncurkan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, di mana stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fondasi utama.
Sri Mulyani menutup dengan harapan bahwa seluruh kebijakan ini dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi sulit tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok mereka.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pemerintah perlu memperluas cakupan subsidi agar mencakup sektor informal yang selama ini kurang terakomodasi. Meski BPJS Ketenagakerjaan menjadi basis data utama, banyak pekerja tidak tetap belum terdaftar dan luput dari jangkauan stimulus. Oleh karena itu, ke depan, integrasi data lintas lembaga menjadi krusial untuk perbaikan sistem distribusi bantuan.
Selain itu, perlu penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah agar distribusi subsidi dan diskon transportasi bisa lebih merata, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terlayani moda transportasi utama. Ini penting agar manfaat kebijakan fiskal tidak hanya dirasakan di kota besar.
Dalam jangka panjang, pemberdayaan UMKM harus didorong lebih maksimal sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Skema insentif perlu dibarengi dengan pendampingan usaha agar mampu menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan rumah tangga.
Meningkatkan efisiensi anggaran juga perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan program. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar publik tetap percaya terhadap kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.
langkah-langkah yang telah disiapkan pemerintah merupakan bentuk respons cepat terhadap kondisi ekonomi global. Namun, agar program ini berhasil secara menyeluruh, perlu kolaborasi lintas sektor, pembaruan data penerima manfaat, serta evaluasi berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan.(*)
