Jakarta, EKOIN.CO – Sidang lanjutan kasus Harun Masiku kembali digelar hari ini, Jumat 21 Juni 2025, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Sidang tersebut menandai lanjutan proses hukum yang sebelumnya sempat tertunda selama beberapa waktu.
Dalam persidangan hari ini, majelis hakim mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa saksi berasal dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta partai politik yang disebut dalam dakwaan.
Kasus ini mencuat setelah Harun Masiku, mantan caleg PDI Perjuangan, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI tahun 2019. Harun diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Hingga saat ini, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. Ia sudah buron sejak awal 2020 dan belum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum. KPK terus menyatakan komitmennya dalam pencarian yang bersangkutan.
Dalam sidang kali ini, fokus utama adalah mendalami peran Harun Masiku dalam dugaan pemberian suap serta alur komunikasi antara pihak partai, KPU, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Jaksa juga membeberkan sejumlah bukti dokumen dan rekaman komunikasi elektronik.
Ketua majelis hakim, I Wayan Sosiawan, memimpin sidang dan mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga jalannya proses hukum agar berjalan tertib dan transparan. “Sidang ini penting untuk membuka fakta-fakta yang sebenar-benarnya,” tegasnya di ruang sidang.
Jaksa KPK menuturkan bahwa pemberian suap dari Harun Masiku sebesar Rp600 juta ditujukan untuk melancarkan proses PAW agar dirinya bisa menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dari dapil Sumsel I yang telah wafat. Uang diserahkan melalui beberapa perantara.
Saksi dari KPU menyatakan bahwa ia pernah diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak partai dan komisioner KPU. Namun, ia mengaku menolak pertemuan itu karena menyalahi prosedur.
Dalam sidang juga terungkap bahwa komunikasi intens dilakukan melalui aplikasi perpesanan. Salah satu saksi menyatakan menerima pesan dari staf partai yang berisi arahan terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mempercepat proses PAW.
Menurut jaksa, bukti komunikasi itu penting untuk menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) dari pihak-pihak yang ingin memanipulasi proses resmi KPU demi kepentingan pribadi dan politik.
Majelis hakim mencatat bahwa pengungkapan alur uang dan komunikasi menjadi titik krusial dalam pembuktian perkara. Oleh karena itu, sidang lanjutan akan terus mendalami saksi-saksi lain yang diduga mengetahui jalur transaksi.
Sidang kali ini menarik perhatian publik dan awak media karena kasus Harun Masiku menjadi simbol impunitas yang lama tidak tertangani. Banyak pihak menilai kasus ini sebagai ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pernyataannya di luar persidangan, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa KPK tidak akan menyerah dalam memburu Harun Masiku. “Kami terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, termasuk kepolisian dan imigrasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
KPK juga menampik isu bahwa pencarian Harun Masiku sengaja dilambatkan. Tessa menyebut bahwa hambatan teknis dan jaringan yang rumit membuat pencarian memakan waktu lebih lama dari biasanya.
Sidang berikutnya dijadwalkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari bidang hukum tata negara dan hukum pemilu. Kehadiran ahli diharapkan bisa menjelaskan batas-batas kewenangan KPU dalam proses PAW.
Sementara itu, keluarga Harun Masiku belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus ini. Beberapa kali awak media mendatangi alamat yang tertera dalam identitas Harun, namun tidak menemukan siapa pun di lokasi tersebut.
Kasus Harun Masiku juga mencoreng citra partai politik, terutama partai yang sebelumnya mengusungnya sebagai caleg. Beberapa elite partai dipanggil sebagai saksi, namun menolak keterlibatan secara langsung dalam proses suap.
Dalam persidangan, jaksa menyampaikan bahwa penyidik KPK sempat menelusuri aliran dana ke beberapa rekening yang diduga terkait dengan upaya pengkondisian pejabat KPU. Sebagian dana tersebut telah dibekukan.
KPK juga menegaskan bahwa kasus ini tidak akan dihentikan meskipun Harun belum tertangkap. Proses hukum tetap berjalan untuk pihak-pihak lain yang dinilai turut serta dalam praktik suap.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan dukungannya terhadap KPK agar tidak mundur dalam menangani kasus ini. Mereka mendesak agar pengejaran Harun Masiku melibatkan kerja sama internasional.
Majelis hakim menegaskan pentingnya kesaksian para pihak untuk menyusun kerangka hukum yang solid. “Kami akan memastikan bahwa semua fakta yang relevan masuk dalam pertimbangan putusan,” kata hakim I Wayan.
Sejumlah dokumen internal KPU dan partai juga menjadi barang bukti penting dalam pembuktian. Dokumen tersebut disita oleh penyidik dalam penggeledahan awal kasus.
Hakim juga meminta agar para saksi tidak menghindar dari pemanggilan pengadilan. Apabila terbukti tidak kooperatif, bisa dikenakan sanksi sesuai KUHAP.
Sidang kali ini berlangsung selama kurang lebih lima jam, dengan istirahat satu kali. Ruang sidang dijaga ketat oleh petugas keamanan untuk menghindari gangguan dari luar.
Beberapa saksi menyatakan keterkejutannya atas adanya upaya suap, karena menurut mereka, proses PAW seharusnya murni berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan lobi atau tekanan politik.
Dalam sidang tersebut, jaksa juga memutar cuplikan rekaman yang diduga merupakan bukti komunikasi antara Harun dan pihak KPU. Rekaman tersebut diputar atas izin hakim sebagai bagian dari alat bukti.
Sejumlah pihak yang disebut dalam rekaman akan dimintai keterangannya di sidang selanjutnya untuk memperjelas konteks pembicaraan dalam rekaman.
Jaksa menambahkan bahwa rekonstruksi kejadian suap juga akan dilakukan untuk menyusun urutan kejadian secara kronologis.
Majelis hakim menyatakan bahwa sidang selanjutnya akan tetap dibuka untuk umum guna menjaga transparansi proses hukum.
Ketua tim jaksa mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil analisis digital forensik dari perangkat yang disita sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk perantara suap. Mereka sudah lebih dahulu disidang dan divonis.
Organisasi pengawas pemilu seperti Perludem menilai kasus Harun Masiku sebagai salah satu momentum untuk memperkuat reformasi pemilu dan meningkatkan transparansi dalam proses PAW.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menyatakan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan sidang ini secara ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika lanjutan di jajaran penyelenggara pemilu.
Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Erwin Rachman, menyatakan bahwa penyelesaian kasus Harun Masiku akan menjadi preseden penting dalam pemberantasan korupsi politik di Indonesia.
Tersangka Harun Masiku sendiri hingga kini belum diketahui keberadaannya secara pasti. KPK membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan Interpol jika diperlukan.
Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas pencarian Harun, namun KPK menegaskan bahwa mereka terus mengumpulkan informasi baru dari berbagai jalur.
Pihak pengadilan menutup persidangan dengan catatan bahwa proses hukum akan dilanjutkan sesuai jadwal dan berharap semua pihak tetap kooperatif.
Meskipun keberadaan Harun Masiku belum diketahui, proses hukum terhadap para pihak yang terlibat telah memperlihatkan keseriusan lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi di sektor politik. Setiap langkah yang diambil menjadi cerminan komitmen lembaga peradilan untuk menghadirkan keadilan di tengah ketidakpastian publik.
Publik berharap agar proses hukum tidak hanya berhenti pada perantara atau pihak kecil, tetapi menelusuri hingga ke aktor utama dan jaringannya. Hal ini diperlukan agar efek jera dapat tercipta secara sistemik.
Kehadiran saksi ahli pada sidang mendatang diharapkan mampu menjernihkan perdebatan soal kewenangan serta prosedur dalam penggantian antarwaktu. Dengan demikian, aspek legal dapat diperjelas untuk menghindari celah hukum serupa di masa depan.
Media dan masyarakat diimbau untuk terus mengawal jalannya sidang. Pengawasan publik diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga integritas persidangan.
Dukungan terhadap KPK perlu ditingkatkan agar lembaga ini tetap tegas dalam menjalankan tugasnya, termasuk memburu Harun Masiku hingga tertangkap. Akuntabilitas penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
