Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/4/2025). Pertemuan yang digelar pukul 15.00 WIB ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi hingga perlindungan pekerja migran.
“Sore ini, Selasa, pukul 15.00 WIB, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta,” jelas Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, seperti dikutip dari Antara.
Kunjungan Zahid Hamidi ke Indonesia telah berlangsung sejak 20 April 2025. Sebelum bertemu Prabowo, ia lebih dulu berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (21/4/2025).
“Kunjungan (ke Prabowo) ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan resmi Deputi Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 20 April 2025,” tambah Yusuf.
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Wapres Gibran, Zahid menyoroti pentingnya kolaborasi sertifikasi halal antara Malaysia dan Indonesia. “Termasuk penggunaan bersama sertifikat halal yang diterbitkan oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan, pasar produk halal global bernilai 1,3 triliun dolar AS (Rp21.921 triliun), sehingga kedua negara perlu mempermudah akses sertifikasi. “Sebab pasarnya bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia, tetapi mencakup seluruh ASEAN sebagai satu kawasan untuk kita memasarkan apa yang disebut sebagai original domestic market kita,” paparnya.
Selain isu halal, pembahasan juga menyentuh masalah pekerja migran Indonesia (TKI) di Malaysia. Kedua pihak sepakat memperkuat sistem single window untuk mempermudah penempatan dan perlindungan TKI.
“Yang telah dibahas adalah penerapan sistem single window untuk pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui sistem ini. Pembahasan tersebut telah dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, dan sistem ini telah mulai diterapkan,” ungkap Zahid.
Tak ketinggalan, isu nelayan tradisional di perbatasan turut dibahas. “Kami berterima kasih atas adanya perjanjian antara Malaysia dan Indonesia, yang mengatur bahwa nelayan Malaysia yang secara tidak sengaja memasuki perairan Indonesia di kawasan unresolved water territorial areas dapat dipulangkan,” tandasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan perlindungan warga. (Photo diambil dari Kumparan)
Prabowo Tekankan Pemerataan Kekayaan: “Tidak Boleh Hanya untuk Segelintir Orang”
JAKARTA , EKOIN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan nasional agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Hal...
